Menhan AS: "Israel Terancam Terisolasi"

Israel terancam diisolir dari pergaulan internasional jika tidak segera memperbaiki hubungan dengan negara-negara sekitar di kawasan. Jika sudah terisolasi, maka pertahanan dan keamanan Israel akan terancam.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta, dilansir dari kantor berita Reuters Minggu 2 Oktober 2011. Panetta mengatakan hubungan Israel dengan negara-negara yang berbatasan renggang akibat beberapa masalah.

Salah satunya dengan Turki yang sempat tegang akibat penyerangan tentara Israel ke kapal pembawa bantuan Turki untuk Gaza tahun lalu. Hubungan dengan Mesir juga tegang akibat tewasnya polisi negara tersebut di perbatasan kedua negara. Akibatnya, warga Mesir yang marah menyerang kedutaan Israel di Kairo.

Panetta mengatakan revolusi di Arab menjadikan Israel rentan. Itulah sebabnya, perbaikan hubungan antara Israel dengan negara-negara tetangga menjadi sangat mendesak. "Sangat jelas sekali di tengah situasi Timur Tengah yang panas, dengan banyak perubahan, sangat tidak menguntungkan jika Israel diisolir. Inilah yang saat ini tengah terjadi," kata Panetta.

Pemerintah Amerika Serikat berulangkali menyatakan komitmennya terhadap Israel, termasuk memberikan dukungan militer. Namun, kata Panetta, keamanan penuh tidak akan terwujud jika tidak melalui perundingan.

"Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah kekuatan militer cukup mempertahankan negara jika kau mengisolasikan diri dari arena diplomatik? Keamanan sejati hanya akan didapat melalui upaya diplomatik yang kuat," tegas Panetta.

Ancaman isolasi atas Israel juga semakin besar akibat perseteruannya dengan pemerintah Palestina. Panetta mengatakan saat ini Israel harus mendorong perundingan damai untuk memperbaiki situasi di kawasan. Mantan direktur CIA ini menegaskan bahwa perundingan tidak akan merugikan kedua  pihak.

"Mereka dapat melindungi kepentingan mereka dengan banyak cara melallui negosiasi. Dan dalam waktu yang sama akan membuka pintu solusi permasalahan pelik yang terdapat di dalamnya," kata Panetta.

Pernyataan Panetta ini disampaikan dalam perjalanannya menuju Israel. Dijadwalkan sampai pada Senin 3 Oktober 2011, misi Panetta adalah mencoba memulai kembali perundingan damai Israel-Palestina. Dia rencananya akan bertemu dengan pemerintahan kedua negara. Setelah dari Israel, Panetta akan menuju Mesir, untuk mendorong hubungan baik antara Kairo dan Yerusalem.
Source : • VIVAnews

Pemulangan Nazarudin dinilai lebih sulit dari pada pemulangan Gayus Tambunan.

Tim Partai Demokrat diprediksi akan mengalami kesulitan untuk membawa pulang Muhammad Nazaruddin. Upaya pemulangan bekas bendahara umum Demokrat itu tak akan semudah pemulangan Gayus Tambunan oleh tim Polri dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit saat berbincang dengan VIVAnews.com.

"Dalam kasus Nazaruddin, tim yang dikirim Demokrat itu tak bisa semudah polisi membawa Gayus Tambunan," kata Arbi Sanit, Sabtu 4 Juni 2011 malam.

Menurut dia, membawa pulang Gayus Tambunan ke Indonesia jauh lebih mudah dari pada membawa pulang Nazaruddin. Pasalnya, Gayus hanyalah pegawai biasa, bukan politisi seperti Nazaruddin. "Kasus Gayus itu kan kriminal biasa. Apalagi, dulu Gayus diiming-imingi akan mendapat keringanan jika mau bekerja sama dan pulang ke Indonesia," kata dia.

"Iming-iming itulah yang mempermudah tim Kepolisian dan Satgas membawa pulang Gayus saat itu."

Sedangkan, lanjut dia, posisi Nazaruddin saat ini sangat jauh berbeda. Nazaruddin, adalah seorang politisi yang tergolong pandai bernegosiasi.

Apalagi, tambah Arbi Sanit, Nazaruddin sudah merasa tidak memiliki kepentingan politik dengan Demokrat. "Orang ini (Nazaruddin) telah dipecat dari Bendahara Umum Demokrat. Secara politik tak berkepentingan dengan partai itu," kata dia.

Sehingga, lanjut dia, Nazaruddin tak akan peduli lagi dengan citra Demokrat akibat kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang ini. "Yang ada, dia bisa membongkar borok-borok Demokrat lainnya," kata Arbi Sanit.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi, Andi Nurpati mengatakan partainya tetap optimis bisa membawa pulang bekas bendahara umumnya itu. Menurut dia, Nazarudin telah mengungkapkan kesediannya bertemu dengan tim yang dikirim Demokrat. "Beliau (Nazaruddin) bersedia bertemu, tapi belum bersedia kapan dan di mana bertemunya," kata Andi Nurpati.

Nama Nazaruddin dikait-kaitkan dengan suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus itu megajukan pencegahan untuk Nazaruddin pada 24 Mei yang lalu. Namun, Nazaruddin terlebih dahulu meninggalkan Indonesia menuju Singapura beberapa jam sebelum surat cegah dikeluarkan.


• VIVAnews

"Masih ada diskriminasi terhadap Pancasila, belum diakui, pemerintah masih setengah hati."


VIVAnews - Badan Pusat Statistik menemukan dalam surveinya, publik masih membutuhkan Pancasila. Dari 12.000 responden yang ditanya, 79,26 persen menyatakan Pancasila penting dipertahankan.

"Sementara 89 persen masyarakat berpendapat permasalahan bangsa, disebabkan kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melansir hasil survei itu dalam pidato kebangsaan di Gedung MPR, Rabu 1 Juni 2011.

Berdasarkan survei itu, kata SBY, ada beberapa solusi yang muncul yakni sosialisasi melalui pendidikan (30 persen), contoh dari pejabat negara (19 persen), dan ceramah agama (10 persen).

Siapa yang mendidik soal Pancasila? "Sebanyak 43 persen menjawab dosen dan guru bisa dipercaya untuk memberikan pendidikan Pancasila, 20 persen oleh badan khusus yang dibentuk pemerintah," kata SBY.
Sementara elite politik mendapat porsi paling kecil dipercaya oleh publik yakni sebanyak 3 persen.

Dari survei ini, SBY juga mendapat informasi bagaimana pandangan publik ketika ditanya soal negara dengan dasar agama. "Sekitar 75 persen mereka mengatakan keinginan mendirikan dan gerakan politik negara berdasar agama itu tidak dapat dibenarkan," ujarnya.

Di Lorong Sunyi

Hasil survei ini menjawab keresahan mantan Presiden BJ Habibie. Dia menilai Pancasila sebagai dasar negara makin jarang dibahas dan dikutip dalam berbagai forum kehidupan.

Pasca-reformasi, kata dia, Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi di tengah kehidupan bangsa yang semakin hiruk-pikuk oleh politik. Ada beberapa penjelasan, mengapa Pancasila seolah lenyap.
Pertama, situasi dan kehidupan bangsa yang telah berubah baik domestik, regional, maupun global. "Situasi kehidupan bangsa sejak 1945 mengalami perubahan nyata saat ini dan akan terus berubah pada masa yang akan datang," kata dia dalam pidato kebangsaan memperingati Hari Pancasila itu.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang amat berpengaruh pada kehidupan saat ini. "Tetapi juga rentan dengan manipulasi informasi dengan segala dampak."

Ketiga, Pancasila juga luntur akibat pengaitan dengan masa lalu, terutama masa Orde Baru di mana Pancasila diposisikan sebagai alat melanggengkan kekuasaan. Ketika terjadi pergantian kekuasaan munculnya dekonsepsi Pancasila yang dianggap sebagai aktor. "Pancasila ikut dipersalahkan. Sehingga membekas sebagai trauma sejarah," ujarnya.

Menurut Habibie, pengkaitan Pancasila dengan rezim tertentu merupakan kesalahan mendasar. Dia mengakui ada mistifikasi di masa Orde Baru yang kemudian menjadi senjata sistematis melanggengkan kekuasaan. "Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, terjadi demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila," ujarnya.

Berbagai hal tersebut, kata Habibie, membuat Pancasila semakin jauh dari kehidupan berbangsa. Secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara tapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa. Sebab itu, dia menilai perlu reaktualisasi, restorasi atau rekonstruksi nilai Pancasila. "Problema kebangsaan semakin kompleks baik nasional regional dan global. Butuh panduan menuju indonesia lebih baik," ujarnya.

Setengah hati
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pun meminta pelajaran Pancasila kembali ditanamkan di sekolah-sekolah. Dia mengingatkan, Pancasila adalah produk yang terbentuk dengan pemikiran panjang, bukan produk sekali jadi.

“Sosialisasi dan institusionalisasi Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Megawati.

"Sebaiknya Pancasila diajarkan kepada generasi muda sejak SD, SMP dan SMA. Bila dihilangkan, maka akan menghilangkan pondasi bernegara. Di negara manapun ideologi bangsa selalu diajarkan," kata Pramono Anung, Wakil Ketua DPR.

Ketua MPR, Taufiq Kiemas, menyatakan Pendidikan Pancasila akan dimasukkan lagi ke kurikulum pelajaran sekolah. Dulu Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) namun kemudian dihapus dan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa embel-embel Pancasila.

“Pemerintah 1.000 persen setuju untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila ke kurikulum sekolah. Untuk itu MPR akan dengar pendapat dengan ahli pendidikan dan ahli tata negara selama tiga hari,” kata Taufiq beberapa hari lalu.

Namun institusionalisasi melalui pelajaran di sekolah ini dirasa sejarawan Asvi Marwan Adam belum cukup. Menurut Asvi, pemerintah tak boleh setengah hati menyosialisasikan Pancasila. "Kenyataannya setengah hati, lembaga tinggi negara baru membentuk komisi."

Mestinya, tambah dia, Pancasila ditangani oleh lembaga setingkat Kementerian. Tak perlu sampai membentuk yang baru yang membutuhkan dana besar, tapi cukup "Melalui kementerian yang ada yakni Kementerian Agama dan Pancasila. Kelihatannya agama dan Pancasila dua hal yang berbeda, tapi saling melengkapi," ujar dia.

Langkah ke dua, Presiden harus menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. "Harusnya ada Keputusan Presiden yang memutuskan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila."

Asvi menilai Pemerintah aneh hanya menetapkan hari lahir Undang-undang Dasar 1945, tapi Pancasila yang menjiwainya tidak ditetapkan hari lahirnya. "Masih ada diskriminasi terhadap Pancasila, belum diakui, pemerintah masih setengah hati."

• VIVAnews

Partai Republik, yang kini menjadi kekuatan oposisi di Amerika Serikat, resmi menggeser dominasi Partai Demokrat di House of Representatives (DPR). Peristiwa ini ditandai saat politisi Republik, John Boehner, menduduki jabatan Ketua DPR, menggantikan Nancy Pelosi dari Partai Demokrat.

Menurut kantor berita Associated Press, pergantian posisi itu berlangsung di gedung Kongres, Capitol Hill, saat DPR memulai sesi baru, Rabu, 5 Januari 2010 waktu setempat. Berdasarkan pemilihan sela pada November 2010, sejumlah politisi Demokrat dikalahkan kandidat Republik di DPR. Itulah sebabnya, mewakili fraksi Demokrat yang kini menjadi minoritas di DPR, Pelosi harus menyerahkan palu sidang kepada Boehner.

Beraliran konservatif, para politisi Republik yang kini menguasai DPR bertekad meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini mereka anggap tidak mencermikan jiwa Amerika--seperti menaikkan pajak dan besarnya peran pemerintah atas program-program sosial. "Rakyat memilih mengakhiri kebijakan 'business as usual.' Kami kini akan menjalankan instruksi mereka," kata Boehner.

Komposisi DPR kini 242 kursi dikuasai Republik, sedangkan 193 milik Demokrat. Bagi kalangan pengamat, situasi itu kian menyulitkan program-program Presiden Barack Obama, yang selama ini berupaya memperbesar peran pemerintah dalam layanan kesejahteraan rakyat sekaligus menaikkan pajak bagi pengusaha kelas atas. Kebijakan seperti itu sangat tidak populer di kalangan konservatif, yang merupakan pendukung Partai Republik.

Bahkan, sebelum Republik menguasai DPR, Obama dan para politisi Demokrat harus terlibat perundingan panjang untuk meloloskan sejumlah undang-undang di Kongres. Kini, setelah Republik mendominasi, Obama dan Demokrat akan menjalani ujian pertama pada pekan depan, saat berupaya mempertahankan undang-undang reformasi layanan kesehatan yang akan coba dijegal oleh politisi Republik. (kd)


Sumber: http://dunia.vivanews.com/news/read/197802-penentang-obama-resmi-kuasai-dpr

Juru bicara kepresidenan Amerika Serikat (AS), Robert Gibbs, berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Dia akan pensiun dari Gedung Putih usai Presiden Barack Obama melakukan pidato tahunan kenegaraan, State of the Union, akhir bulan ini.

Demikian pengumuman langsung dari Gibbs di Washington DC, Rabu 5 Januari 2011 waktu setempat. "Merupakan keistimewaan bagi saya saat tampil menjadi jurubicara utama bagi Presiden Obama," kata Gibbs seperti dikutip stasiun televisi CNN. "Bahkan walaupun harus bangun pukul 4 pagi, mengambil kertas sekaligus mengarang," lanjut Gibbs sambil berkelakar.

Gibbs tidak menjelaskan secara spesifik posisi apa yang bakal dia tempati setelah tidak lagi menjadi jurubicara presiden. Dia hanya menyatakan bakal tetap berada di Washington sebagai pengamat maupun komentator di stasiun-stasiun televisi dan tetap mendukung pemerintahan Obama, termasuk akan membantu dia pada pemilu 2012.

Hingga berita ini diturunkan, Obama belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Gibbs. Dikenal supel dengan kalangan jurnalis, Gibbs termasuk tokoh penting bagi kesuksesan Obama.

Gibbs sudah membantu Obama sejak dia mencalonkan diri sebagai senator untuk negara bagian Illinois pada 2004. Selanjutnya, Gibbs dikenal menjadi jurubicara tim kampanye Obama ketika dia bertarung dalam pemilihan umum presiden pada 2008.

Keberhasilan Obama sebagai pemenang pemilu turut mengangkat karir Gibbs. Dia selanjutnya diboyong ke Gedung Putih untuk menjadi jurubicara utama bagi presiden AS.

Tidak dijelaskan, mengapa Gibbs sampai memutuskan mundur sebagai jurubicara di Gedung Putih. Namun, dia menyatakan pengunduran ini murni keputusan pribadil, bukan tekanan dari pihak luar.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Obama memuji Gibbs sebagai "teman dekat, salah satu penasihat penting dan pendukung yang efektif bagi dia saat tampil di podium." Obama selanjutnya memahami keputusan Gibbs itu. (sj)

Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku tak heran jika rakyat menginginkan Ani Yudhoyono maju sebagai pimpinan nasional pada Pemilu 2014 mendatang.

"Di mata saya, beliau adalah orang yang luar biasa," kata Nurhayati di Jakarta, Kamis 6 Januari 2011.

"Saya tak ragukan kemampuan dan kapasitas Ibu Ani. Jadi bukan hal yang aneh bila masyarakat menghendaki tampilnya Ibu Ani sebagai pemimpin negeri ini," kata Nurhayati lagi.

Sebelumnya, survei IndoBarometer menahbiskan Ani sebagai salah satu kandidat capres terpopuler yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2014.

Ani berada pada posisi keenam, di atas Surya Paloh dan Hatta Radjasa, namun masih berada di bawah Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Aburizal Bakrie.

Kader Demokrat Ruhut Sitompul pun menyatakan, sangat mungkin Demokrat akan mengusung Ani untuk menggantikan suaminya, Presiden saat ini Susilo Bambang Yudhoyono, pada Pemilu 2014 nanti.

Namun Nurhayati meminta agar wacana capres 2014 dihentikan karena dinilai masih terlalu dini. "Tak perlu meributkan soal capres, apalagi mewacanakan Ibu Ani Yudhoyono sebagai capres. Itu tidak etis karena tahun 2011 dan 2012 adalah tahun kerja bagi pemerintah," jelas Nurhayati.

Ia menambahkan, toh pada tahun 2013 nanti, wacana capres akan datang dengan sendirinya. "Jadi sekarang jangan membuat masyarakat bingung, dan jangan mengganggu kinerja pemerintah. Beri kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja," pinta anggota Komisi I DPR itu.

Nurhayati mengaku tidak bisa mencegah siapapun, termasuk Ruhut, untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya soal capres. "Tapi jangan berlebihan. Ingat, pendapat itu bukan sikap institusi (Demokrat)," tutupnya. (hs)


sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/197839-demokrat--sosok-bu-ani-luar-biasa